PT. NISSAN FINANCIAL SERVICES INDONESIA

PT. Nissan Financial Services Indonesia didirikan pada tahun 2013 sebagai perusahaan Joint Venture antara Nissan Motor Co Ltd dan PT Indomobil Multi JasaTbk.

PT. Nissan Financial Services Indonesia memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan No.KEP-133/D.05/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dan beroperasi penuh pada November 2013 dan saat ini PT. Nissan Financial Services Indonesia telah melayani seluruh dealer Nissan, Datsun dan Infiniti di Indonesia. Khusus untuk pembiayaan Datsun kami menggunakan nama Datsun Finance .

Kantor pusat PT. Nissan Financial Services Indonesia berlokasi di Wisma Indomobil 3 (Nissan Building) Lantai 2, Jalan MT Haryono Kav. 10, Jakarta 13330, Indonesia, dengan kantor operasional di Palma Tower Lantai 8, Jalan RA Kartini III-S Kav. 6, Sektor II, Jakarta 12310.

Memanfaatkan keahlian Nissan di bisnis finansial global:

Untuk Nissan Motor Indonesia

Menjadi komponen integral dari penjualan dan pemasaran kendaraan Nissan, Infiniti dan Datsun.

Untuk Dealer

Konsisten menjadi pilihan pertama pembiayaan untuk dealer.

Untuk Konsumen

Menjadi penyedia pinjaman yang baik untuk konsumen Nissan, Infiniti dan Datsun dengan menyediakan produk keuangan yang diinginkan dan layanan yang luar biasa.

Memaksimalkan nilai dari merek Nissan dengan menyediakan:

• Produk pembiayaan yang kompetitif, dan
• Layanan yang memuaskan.

Presiden Komisaris         : Rakesh Kochhar

Komisaris                       : Kazuhiko Kazama

Komisaris                       : Stephanus Ardianto

Komisaris                       : Evensius Go 

Presiden Direktur                           : Katsumi Ishii

Direktur Keuangan                         : Donny Widjaja

Direktur Penjualan dan Pemasaran : Fetrizal Bobby Heryunda

Direktur Operasional                      : Ismail Tjitrabudi

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sebuah proses yang digunakan dalam organ Perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.

PT. Nissan Financial Services Indonesia selalu berusaha untuk mengadaptasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dengan selalu berpedoman pada praktek bisnis terbaik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Prinsip-prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah :

Prinsip Keterbukaan

Keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan, seperti dengan penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan perusahaan yang disampaikan ke pemegang saham, regulator ataupun publik (apabila berlaku) melalui media cetak. Sehingga pemangku kepentingan dapat mendapatkan informasi mengenai Perseroan.  

Prinsip Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas diterapkan melalui pembentukan Audit Internal dan penunjukan auditor eksternal yang independen. Dengan penerapan prinsip akuntabilitas sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien.

Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip Pertanggungjawaban dalam mengelola dan menyelenggarakan usaha pembiayaan telah diterapkan oleh perusahaan dengan cara melaksanakan usaha pembiayaan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai –nilai etika.

Prinsip Kemandirian

Prinsip Kemandirian diterapkan dalam perusahaan dengan adanya pengelolaan dari masing-masing organ perusahaan yang tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Sebagai contoh, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki pendapat yang independen dalam setiap keputusan yang diambil. Dimana ketentuan mengenai tugas dan wewenang dari Dewan Komisaris dan Direksi sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Standar Prosedur Operasi.

Prinsip Kesetaraan dan Kewajaran

Perseroan selalu menjaga memperhatikan kepentingan pemegang saham dan kepentingan karyawan dengan memperhatikan hak dan kewajiban dengan didasari kondisi yang adil dan wajar.